Diminta Mundur Dari Ketua LAM Riau Syahril Andalkan Sahrin Tepis Tudingan Miring

Pekanbaru, - Tentang pengelolaan CPP Blok Rokan menjadi isu hangat masyarakat Riau akhir-akhir ini. pasca pernyataan Ketua Umum DPH Lembaga Adat Melayu Riau (LAMR) Datuk Seri Syahril Abubakar yang meminta pengelolaan CPP blok rokan di kelola oleh Pemrov Riau menimbulkan perdebatan di masyarkat.

Ada yang mengkritisi dari penyataan Ketua DPH Lembaga Adat Melayu Riau (LAMR) itu, bahkan sampai memintanya mundur dari LAM Riau karena dituding membuat gaduh atas pernyataannya tersebut.

Baca juga: Mantan Wagubri Riau Minta LAMR Jangan Mengadu Domba Wan Abu Bakar : Syahril Belajar Kembali kepada Sejarah

Namun tak sedikit pula yang mendukung gagasan dari Datuk Seri Syahril Abubakar agar pengelolaan CPP Blok kebermanfaatanya harus dirasakan oleh semua kabupaten/kota di lingkungan Pemerintahan Provinsi Riau.Salah satu masyarakat Riau, H. Muhammad Sahrin mengungkapkan gagasan dari Ketua DPH Lembaga Adat Melayu Riau (LAMR) harus dilihat secara jernih sebagai pemangku lembaga adat Melayu Riau yang notabene nya sebagai pelestarian nilai-nilai adat dan nilai-nilai sosial budaya sebagai landasan memperkuat dan memperkokoh jatidiri masyarakat melayu.

“Selain itu LAM Riau bertujuan mewujudkan masyarakat adat berbudaya melayu, maju adil dan sejahtera, dalam tatanan masyarakat madani dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. serta memelihara dan membina hak-hak masyarakat Melayu Riau untuk meningkatkan kesejahteraan, ” ungkap H. Sahrin

Baca juga: 'Banjir' Apresiasi Warga ke Kapolri yang Komitmen Lestarikan Budaya Indonesia Lewat Wayang Kulit

Atas dasar itu tentu wajar saja sebagai ketua LAM Riau, Datuk Seri Syahril Abubakar berpendapat bahwa sebaiknya pengelolaan CPP blok di kelola oleh Pemprov Riau, karena beliau melihat dari perspektif yang lebih luas. bagaimana kebermanfaatan dari pengelolaan CPP blok itu dapat dirasakan oleh masyarakat Riau secara luas, ” terang H. Muhammad Sahrin yang merupakan bagian dari perjuangan mendapatkan Dana Bagi Hasil Minyak Bumi.“Sebagai seorang sahabat, saya memahami betul Datuk Syahril Abubakar, beliau memiliki cara pandang yang lebih luas dalam memahami suatu permasalahan, dan pemikirannya itu dia dedikasikan untuk masyarakat luas. meskipun ada yang tidak sependapat itu wajar-wajar saja didalam sebuah dinamika penyampaian sebuah ide diruang publik, ” beber H. Sahrin.

Namun begitu ia menghimbau kepada semua pihak untuk melihat dinamika perdebatan gagasan yang disampaikan oleh Ketua DPH Lembaga Adat Melayu Riau itu untuk mencapai sebuah formula yang terbaik bagaimana pengelolaan CPP Blok itu manfaatnya bisa dirasakan oleh seluruh masyarakat Riau.“Jangan karena berbeda pendapat, sehingga saling serang pribadi dengan tudingan-tudingan miring, walau bagaimanapun beliau merupakan pucuk pimpinan Lembaga Adat Melayu Riau yang marwahnya harus tetap terjaga. dengan begitu terjaga jugalah marwah adat Melayu Riau, ” kata H. Muhammad Sahrin.

Baca juga: Sore Ini, Kedamangan Pahandut Damaikan Kasus Kepala Kantor Pos

Lebih Jauh, H. Muhammad Sahrin mengungkapkan sejarah Provinsi Riau ini bisa mendapatkan Dana Bagi Hasil (DBH) minyak Bumi.

ia berpendapat para generasi muda Riau harus tau bagaimna perjuangan masyarakat Riau untuk mendapatkan Dana Bagi hasil itu.“Asal tau saja, yang berjuang itu bukan hanya orang siak saja, tetapi atas nama masyarakat Riau. Pada tahun 2003, Riau ini menghasilkan minyak 800 ribu barel perhari. jadi saya bersama Rusli Ahmad beserta 69 organisasi di Riau mendesak pemerintah pusat memberi bagi hasil minyak untuk Provinsi Riau. kami berangkat ke istana menjumpai ibu Mega Wati Soekarno Putri, disana kami mengajukan Dana Bagi hasil (DBH) sebesar 70% untuk Riau, dan 30% untuk pusat. tetapi yang disetujui oleh pemerintah pusat sebesar 15% untuk Riau, dan 85% untuk pusat. itu lah sekarang kita kebagian.” kata mantan Ketua GP Anshor Kota Pekanbaru H. Muhammad Sahrin.

Baca juga: Kardinal Tarung: BATAMAD Tugasnya Hanya Menjalankan Putusan Adat

Lanjut H. Muhammad Sahrin, sekarang oleh pak jokowi CPP Blok Rokan itu yang semula di kelola oleh PT. Cevron, dialihkan ke Prusahaan BUMN PT. Pertamina. dimana pembagiannya 50% untuk pertamina, 10?viden Provinsi Riau dan 39% dikelola oleh swasta yang bersedia. siapa yang bersedia mengelola 39% itu? LAMR juga yang didepan, makanya LAMR itu membikin yang namanya BUMA (Badan Usaha Milik Adat) untuk kesejahteraan masyarakat Riau bukan untuk pribadi Syahril Abubakar. kanapa ini masih diributkan? tanya H. Muhammad Sahrin dengan nada kecewa.lebih jauh H. Muhammad Sahrin ungkapkan, Datuk Syahril Abubakar memperjuangkan tenaga kerja lokal dengan menghilangkan sarat pengalaman kerja 3 samapai 5 tahun. meskipun kata dia, hal tersebut belum menjadi jaminan. “ada kata sepakat, PHR (PT. Pertamina Hulu Rokan) memberikan Peluang untuk anak negri magang dulu, ” katanya.

Yang kedua, sambung H. Muhammad Sahrin, Datuk Seri Syahril Abubakar memperjuangkan agar Siapa pun pemenang proyek di PHR itu wajib membuat kantor cabang atau kantor perwakilan di wilayah kerja blok rokan dan wajib memiliki NPWPD. gunanya menghindari pajak itu menumpuk di ibukota saja. dengan kata lain, ketika perusahaan rekanan PT. PHR membuat cabang di daerah maka pajaknya akan masuk ke kas daerah, dan selanjutnya meminta perusahaan rekanan itu membuka rekening bank Riau Kepri.“Artinya pemikiran Datuk syahril ini bukan untuk pribadi dia, tetapi untuk masyarakat Riau, ” pungkas H. Muhammad Sahrin.Kemudian dari sisi lembaga Adat, sambung H. Muhammad Sahrin, Datuk Syahril Abubakar memberi gelar Datuk Seri Setia Amanah Negara kepada Presiden Jokowi.Direktur Relawan Pemenangan Jokowi Amin Provinsi Riau itu mengatakan. dengan bisikan Datuk Sahril Abu Bakar yang mengatakan ada masalah tanah di sinama nenek seluas 2.800 hektar,

Baca juga: Sengketa Tanah Jalan Viktoria, LBH LEMBAPHUM Laporkan Batamad Ke DAD Kalteng

ia meminta kepada Presiden Jokowi agar dikembalikan kepada masyarakat, dan permintaan itu dikabulkan oleh Presiden Jokowi.“Yang kedua, Datuk Sahril Abu Bakar meminta tanah ulayat ini, Riau khususnya dikembalikan kepada masyarakat riau, maka ada tora. itu bapak presiden memberikan sertipikat ribuan hektar. yang saya tau tahun 2015-2016 itu 24.000 hektar untuk rohul dan rohil. tahun 2019 sinama nenek dan di tahun yang sama, di Siak 16.000 hektar, ” terangnya.

Maka dari itu, H. Muhammad Sahrin menghimbau agar usulan dari Datuk Seri Syahril Abubakar itu di lihat secara jernih, karena tujuan dari Ketua LAMR itu hanya semata mata untuk kesejahteraan Masyarakat Riau.

“Seharusnya masyarakat riau terutama Wan Abubakar sebagai orang tua di Riau ini, dia Mendukung itu. dan Said Usman sebagai Anak Muda di Riau berpikir seperti itu. bagaimana Riau ini bisa maju dihargai oleh pusat dan dipandang oleh seluruh masyarakat indonesia. dikenal Riau ini sebagai melayu yang mempunyai budi pekerti yang baik, berhasil, ada penghasil minyak terbesar. masyarakatnya sejahtera. inilah yang dipikirkan oleh Datuk Seri Syahril Abubakar, ” pungkasnya.

“Kita sebagai masyarakat melayu di Riau ini punya budi pekerti dan etika jadi tidak boleh yang ada menghujat Syahril Abubakar, karena kepemimpinannya itu menjadi suri Tauladan. sampai-sampai saya H. Muhammad Sharin tertarik dengan kepemimpinan Datuk Syahril Abubakar, ” tegasnya.Intinya pemikiran Datuk Syahril ini bukan untuk pribadi dia, tetapi untuk masyarakat Riau, ” tutup H. Muhammad Sahrin.(Mulyadi).